Ternyata 122 Minimarket di Surabaya Tanpa Status Ijin Usaha

Persoalaan status ijin usaha minimarket yang tengah menjamur di kota Surabaya tak kunjung terselesaikan. DPRD Surabaya merasa oknum di pemerintah kota seakan melindungi keberadaan mini market tak berijin tersebut.

Menyikapi hal itu, Komisi A DPRD Surabaya merekomendasikan, agar dilakukan penutupan paksa minimarket yang tidak memiliki ijin namun sudah beroperasional. Seperti yang dituturkan oleh Ketua Komisi A Armuji.

Kepada saat dikonfirmasi, Armuji mengatakan, bahwa rekomendasi penutupan paksa tersebut, terpaksa dilakukan, karena DPRD menganggap pemerintah kota tidak serius dalam menangani permasalahan minimarket bodong ini.

“Biar tidak berlarut – larut, kita harus tegas menyikapi permasalahn ini,” ujar Armuji, Rabu (05/2011).

Sebagai langkah awal, agar pendisiplinan ini berjalan, Armuji meminta pada Lurah seluruh Surabaya untuk melakukan pendataan secara mendetail terhadap minimarket dikawasannya.

“Kenapa selama ini selalu gagal, karena antar dinas terkait tidak pernah memiliki data yang valid. Saat kita minta datanya, selalu hasilnya berbeda-beda. Belum lagi kalau ditanya, siapa
yang memiliki kewenangan untuk menutup ini, mereka selalu melempar tanggung jawab. Untuk itu, kita minta saja pada Lurah, untuk melakukan pendataan sendiri,” tegasnya.

Armuji menjelaskan, bahwa data dari kelurahan tersebut nantinya akan melengkapi data yang dimiliki oleh dinas. Dengan begitu, bila sudah didapatkan data yang valid, maka secepatnya akan dilakukan penutupan.

Armuji menambahkan, bahwa pihaknya saat ini sudah memiliki data minimarket di 22 dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Dari data yang dimiliki DPRD Surabaya, cukup mengejutkan, sebanyak 122 minimarket dari total 265 minimarket yang ada di wilayah 22 Kecamatan tidak memiliki ijin alias bodong.

“Saat ini kita sudah pegang data 22 kecamatan. Dari data itu,122 minimarket tidak berijin, dan 143 sudah memiliki ijin. Tinggal 9 kecamatan yang belum serahkan data. Kalau sudah lengkap, segera akan kita tutup paksa, biar ini jadi pelajaran semua pengusaha mokong. Kita tidak mau diping-pong lagi sama dinas,” geramnya.

Armuji meminta untuk 9 kecamatan yang belum menyerahkan data untuk segera mengirimkan, agar dapat dilakukan pencocokan dengan data yang dimiliki oleh dinas terkait. Hal ini menurut Armuji sebagai langkah untuk mempercepat proses pendisiplinan terhadap minimarket bodong di Surabaya.

“Kita minta agar sembilan Kecamatan segera mengirimkan datanya, agar kita dapat segera bertindak untuk menutup minimarket yang tak berijin,” pungkasnya.

Sumber :
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-05/88953/DPRD_Kantongi_Data_122_Minimarket_Bodong_di_Surabaya

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: