Warga Kos-kosan Surabaya kena Pajak

Kos Kena Lima Persen
Perlu diingat, pemilik kos tak akan membayar pajak, tapi pengguna jasa layanan itu yang dibebani.
pajak dan retribusi semakin mencekik warga Kota Pahlawan. Lantaran usaha dan layanan apapun akan dikenai pajak atau retribusi, mulai dari makan di pedagang kaki lima (PKL), sarang burung walet, air bawah tanah, sampai kos-kosan.

Bahkan khusus untuk pajak kos-kosan yang masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Hotel ini, akan diberlakukan mulai 1 Januari 2011.

Kepala Bidang Pendapatan dan Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya, Joestamadji mengatakan, kebijakan baru itu berdasarkan pemikiran bahwa, setiap orang yang menikmati layanan dikenai pajak, termasuk orang kos. Mereka akan dikenai pajak hotel yang di dalamnya terdapat pajak kos-kosan juga.

“Kami menargetkan Rp 2,5 miliar/tahun dari pajak hotel ini,” ujarnya usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (19/10).

Joestamadji menambahkan, berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi, kos-kosan yang dikenai pajak adalah, yang memiliki sedikitnya 10 kamar. Berdasar hal itu, dari 600 pemilik kos, ternyata hanya 20 persennya yang wajib membayar pajak. Sebagian besar adalah pemilik kos-kosan yang harganya relatif murah.

Sedangkan kos-kosan mewah yang tarifnya Rp 2 juta/ bulan ke atas dengan hanya memiliki tiga kamar, di Surabaya jumlahnya sangat banyak. Dan, mereka akan lolos dari kewajiban membayar pajak apabila mengacu pada ketentuan di atas. “Ini kan tidak adil,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya ke DPRD. “Lha, amanat UU-nya seperti itu,” katanya.

Bagi pemilik kos-kosan yang tidak melapor, Joestamadji mengatakan, mereka akan didenda 25 persen dari pokok pajak sebesar lima persen.

Untuk pajak lima persen itu, Joestamadji menjelaskan, jika satu kos tarifnya Rp 400.000, ketika peraturan itu diberlakukan, maka tarifnya bisa naik jadi Rp 420.000. “Perlu diingat, pemilik kos tak akan membayar pajak, tapi pengguna jasa layanan itu yang dibebani,” katanya.

Dalam Raperda tentang Pajak Hotel ini, Pemkot menyebutkan, definisi pajak hotel adalah atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pajak hotel itu menyangkut jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Serta rumah kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10. Rumus penarikan pajak adalah potensi pajak hotel sama dengan tarif dikali jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan ke hotel.

Dalam raperda pajak daerah yang diusulkan Pemkot ini, selain pajak hotel ada tujuh pajak lainnya. Yakni, pajak restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan umum (PJU), air bawah tanah, serta sarang burung walet. “Untuk besaran pajaknya, nanti dibahas di DPRD,” tambahnya.

Ketua Pansus Pajak DPRD Surabaya, Rio Pattiselanno mengatakan, pihaknya saat ini mulai menggodok raperda itu. Ada beberapa masalah yang perlu dikaji, yakni mengenai kos-kosan seperti apa yang akan dibebani pajak? Apakah kos-kosan besar atau yang kecil juga masuk kriteria. “Kita coba mengklasifikasikan dulu. Butuh data banyak, serta ribet,” katanya.

Ia mencontohkan, di Surabaya ada kos-kosan tiap bulan tarifnya Rp 7,5 juta. Namun, jumlahnya tak lebih dari 10 kamar. Sedangkan di sekitar perkantoran dan kampus tarifnya Rp 200.000 dan jumlahnya banyak sekali. “Nah, apakah yang tarifnya kecil ini termasuk dikenai pajak? Itu nanti kita bahas lebih dalam,” papar Rio yang juga anggota Komisi B ini.

Dia menyatakan, pihaknya tak mau asal menggedok raperda sebelum ada pengkajian yang mendalam. Sebab, kebijakan ini akan berimbas pada kehidupan orang banyak.

Mahasiswa Tertekan

Pemberlakuan pajak kos-kosan membuat ketar-ketir mahasiswa Surabaya. Kalau ini benar-benar diterapkan, posisi mereka akan semakin tertekan dan semakin sulit. Sebab hampir semua mahasiswa masih menggantungkan kiriman dari keluarganya di tempat asal.

“Tentu ini semakin menambah beban ekonomi keluarga. Kami akan tertekan secara psikologis. Kami tidak punya hak untuk menolak. Tetapi sebaiknya pajak ini dikaji ulang,” harap Catur Wibowo, mahasiswa Fakulutas Ilmu Budaya (FIB) Unair.

Mahasiswa asli Tulungagung ini mengaku harus memutar otak lebih keras lagi. Pihaknya harus siap-siap menghemat pengeluaran agar tidak terus-terusan membebani keluarga.

Rata-rata tarif kos di daerah kampus saat ini antara Rp 100.000 sampai Rp 400.000/bulan. Namun kebanyakan mahasiswa lebih memilih mencari tarif yang terjangkau. Selain harus menanggung biaya hidup yang lebih berat lagi, mereka juga harus membayar SPP tiap semester.

Sikap berbeda disampaikan Andik Hariyono, mahasiswa Unesa. Pengurus BEM ini mengaku siap-siap mencari tambahan penghasilan dengan memberikan les privat, bila kebijakan pajak kos-kosan itu diterapkan.

“Bagi anak Unesa, biasanya akan membuka privat atau mencari-cari tambahan uang dengan menjadi tutor bimbingan atau les,” kata Andik yang kos di Jetis Kulon.

Andik khawatir, kenaikan biaya kos itu akan berdampak pada kondisi psikologis sehingga memengaruhi prestasi di kampus.

Saat ini, setiap hari beban makan selama di kos-kosan lebih dari Rp 15.000. Andik memprediksi, sekretariat unit kegiatan mahasiswa (UKM) akan menjadi pelarian mereka. Daripada kos mereka pasti memilih tidur di sekretariat UKM.
Sumber : http://www.surya.co.id/2010/10/20/pajak-semakin-mencekik-warga.html

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: