70 bangunan liar berdiri (lagi) di sepanjang setren Jagir


Kawasan setren Kali Jagir, Wonokromo, sempat bersih saat ditertibkan Pemkot Surabaya pada Mei lalu. Namun, karena proses revitalisasi tersendat-sendat, bangunan liar kembali berdiri di sepanjang Kali Jagir tersebut. Kawasan itu kembali kumuh seperti dulu.

Sebagian besar bangunan liar itu didirikan oleh para pedagang untuk berjualan. Mulai berjualan peralatan memancing hingga makanan. Berdasar pantauan Jawa Pos di lapangan kemarin (3/10), setidaknya lebih dari 70 bangunan liar berdiri di sepanjang setren Jagir. Bangunan itu berjajar mulai pintu air hingga menjelang traffic light (TL) Panjang Jiwo.
Bangunan itu bukan sekadar tenda yang mudah dibongkar. Di depan Mangga Dua, terdapat bangunan berbahan kayu yang didirikan. Kondisi di sisi timur juga hampir sama. Ada beberapa pemilik bangunan liar yang malah mengganti atap bangunan mereka dengan terpal baru. Ketidakjelasan nasib pembangunan kawasan setren Jagir membuat warga merasa boleh berjualan di tempat tersebut.

Camat Wonokromo Edi Christijanto saat dikonfirmasi membenarkan masih banyaknya bangunan liar di setren Jagir. Namun, kecamatan menyatakan tidak punya rencana untuk menertibkan. Kecamatan hanya bersifat membantu jika ada penertiban oleh satpol PP pemprov.

”Iya, begitulah, memang masih belum banyak yang dibongkar,” ucap Edi di sela-sela peresmian program Bimbingan Ibu dan Anak Negeri (BIAN) di Sanggar Alang-Alang kemarin (3/10).

Yang bisa dilakukan kecamatan, kata dia, adalah melakukan operasi yustisi terhadap warga yang tinggal di bangunan liar setren Jagir. Hal itu dilakukan untuk mencegah pendatang baru yang mencoba tinggal di setren.

Sementara itu, Kasatpol PP Pemprov Sugeng Riyono menyatakan pihaknya tidak akan bertindak gegabah. Dia memilih menunggu iktikad baik warga setren sebagaimana yang diucapkan ketika menerima dana santunan. ”Kalau sudah mengantongi uang, tapi tidak mau pindah, bagaimana itu?” ujarnya.

Warga setren Jagir memang mendapat bantuan dari pemprov senilai Rp 5 juta per kepala keluarga. Saat pencairan dana bantuan, warga berjanji membongkar bangunan secara sukarela selambatnya Senin (5/10). Melalui ketua RT dan RW, mereka memastikan pada Senin sore lahan untuk revitalisasi dan ruang terbuka hijau (RTH) itu sudah bersih dari bangunan. ”Kami percaya mereka mau bergerak sendiri tanpa harus ada paksaan. Mungkin belum seluruhnya menerima santunan,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengingatkan warga yang masih bertahan di setren. Bila mendekati tanggal yang dijanjikan belum juga pindah, Sugeng akan menggandeng tokoh masyarakat untuk melakukan pembicaraan lagi. ”Pendekatan akan terus dilakukan. Intinya, kami bertugas mengingatkan mereka,” tegasnya.

Sebenarnya, sudah disediakan tempat tinggal pengganti di rumah susun Wonorejo dan Randu bagi warga setren Jagir. Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, salah satu penyebab keengganan warga Jagir untuk pindah ke rusun adalah belum adanya tarif rusun. Mereka khawatir akan dipungut uang sewa yang tinggi ketika masuk.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Djumaji menuturkan, bersama bagian hukum, pihaknya sedang merumuskan draf rancangan perda (raperda) mengenai tarif rusun. Dia mengemukakan bahwa penyusunan raperda tersebut memerlukan waktu panjang.

Alasannya, setiap rusun memiliki karakteristik, sehingga harganya berbeda-beda. ”Jangankan rusunnya, setiap lantai saja harganya beda,” kata Djumaji. Menurut dia, harga sewa satu unit rusun semakin murah jika terletak di lantai atas. ”Lantai empat lebih murah dari lantai tiga. Lantai tiga lebih murah daripada lantai dua,” terang dia.

Dia berjanji tarif yang disusun dalam perda sangat memihak masyarakat kecil. Sesuai peraturan dari menteri perumahan rakyat, biaya sewa tidak boleh lebih dari sepertiga upah minimum regional (UMR). ”Kalau UMR Surabaya Rp 900 ribu, berarti sewa maksimal Rp 300 ribu,” ungkapnya.

Namun, Djumaji memastikan tarif sewa rusun akan lebih kecil dari sepertiga UMR tersebut. Dia menegaskan, pemkot sama sekali tidak berkeinginan mengambil keuntungan materi dari sewa rusun. ”Hanya untuk biaya pemeliharaan. Di bawah Rp 200 ribu,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Suharto Wardoyo menuturkan, raperda mengenai tarif rumah susun baru akan diajukan kepada DPRD pada medio Oktober. ”Sambil menunggu alat kelengkapan dewan siap juga,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Anang itu mengemukakan, perda tarif rusun mungkin baru tuntas pada awal 2010. Sebab, pembahasan tarif rusun di dewan setidaknya membutuhkan waktu dua bulan.

Meski belum ada tarif sewa, Anang meminta agar warga setren tidak khawatir. Sebelum perda mengenai tarif sewa rampung, mereka tidak akan dipungut biaya sewa sepeser pun. ”Kecuali untuk listrik dan air,” ucap dia.

Belum banyaknya bangunan liar warga yang dibongkar dikhawatirkan menghambat upaya revitalisasi tanggul. Padahal, 6 Oktober nanti, Perum Jasa Tirta I Asa IV, Dinas PU Pengairan Pemprov, dan Balai Besar Sungai Brantas harus sudah bergerak membersihkan tanggul.

Ketiga instansi itu memang ditugasi melaksanakan revitalisasi secara serempak. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar proyek tuntas sebelum datangnya musim hujan. Ketika hujan turun, terlebih saat kondisi debit kali Surabaya meningkat, di sekitar setren sering terjadi rembesan air ke arah Jalan Jagir.

Kepala Sub-Divisi Jasa Tirta Wardoyo mengungkapkan, satpol PP pemprov berkewajiban mensterilkan setren dari bangunan liar. ”Jadi, kalau masih ada bangunan liar, ya satpol PP yang akan bergerak,” ujarnya.
Sumber: http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=93559

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: