Ketika Negara Membenci Orang Miskin

Gusur2

Seorang ibu meminta belas kasih agar tidak melakukan penggusuran. Surat Perintah Bongkar (SPB) ditandatangani Wali Kota Jakarta Barat Sarimun Hadisaputra. KCM/Ahmad Zamroni

Eksistensi negara – seluruhnya -harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti setiap persekutuan, begitu pula negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak diciptakan agar ada negara. Apalagi, dan berbeda dari, misalnya, sebuah kongsi perdagangan, tujuan negara bukanlah jaminan kehidupan dan pemerkayaan mereka yang mengurusnya.
Jadi negara hanya mempunyai arti sejauh berguna bagi masyarakat.

(Franz Magnis Suseno, Guru Besar Filsafat Sosial Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dalam bukunya Etika Politik, 1994).

MENGACU pada gagasan Magnis Suseno, tujuan normatif negara adalah mengusahakan kemajuan kepentingan semua warga negara. Negara bukan kongsi dagang yang bertujuan mengupayakan keuntungan bagi kongsi itu sendiri. Raison d’etre atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum.

Mencatat perilaku negara sepanjang tahun ini, nampaknya Indonesia masih berada jauh dari titik tujuan normatif itu. Hal mencolok sepanjang tahun ini yang mencerminkan pengabaian negara dari tujuan normatifnya adalah sejumlah penggusuran simultan yang dipertontonkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Dengan telak dan tanpa rasa kemanusiaan, negara mengusir ribuan warga negaranya sendiri dari lahan mereka tinggal. Itulah yang terjadi sepanjang paruh kedua tahun ini. Pemda DKI Jakarta mempertontonkan sebuah “festival” penggusuran.

Tanpa bermaksud mengenyampingkan sejumlah stagnasi persoalan hak asasi manusia dalam bentuk tuntutan keadilan bagi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, kita ingin mencatat peristiwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai peristiwa yang paling menyita perhatian publik dan pantas digaristebalkan.

***
MENJADI miskin bukanlah pilihan. Namun menjadi miskin sama sekali tidak berarti kehilangan harga sebagai manusia. Untuk itulah jaminan atas hak asasi manusia ini ditegaskan oleh masyarakat internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 25 deklarasi itu menyebutkan, “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasannya”.

Demikian ketatnya deklarasi itu menjamin hak setiap orang. Pentingya hak bertempat tinggal juga ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, mengacu pada pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara” setidaknya menyiratkan bahwa negara tidak mengusir mereka dari tempat tinggal mereka.

Namun sayang, pencantuman normatif yuridis tidak berbanding lurus dengan implementasi. Penghormatan atas hak asasi manusia Indonesia baru sebatas deklarasi di atas secarik kertas. Gema dan slogan pembangunan, kebijakan politik ekonomi, serta praktek kebijakan ekonomi yang ditampilkan negara menunjukkan keberlangsungan praktek pemiskinan bahkan praktek diskriminasi dan kebencian terhadap kaum miskin.

Setidaknya demikianlah yang tercermin pada praktik-praktik penggusuran yang marak terjadi di paruh kedua tahun ini. Ada kecenderungan, negara menempatkan kaum miskin sebagai musuh bersama. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah korban penggusuran – yang notabene adalah masyarakat miskin kota – dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

***

Seorang wanita menangis histeris menyaksikan aparat yang akan membongkar paksa. KCM/Ahmad Zamroni

DATA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan, tahun 2001, tercatat ada sekitar 718 kepala keluarga dengan 2.872 jiwa yang menjadi korban penggusuran. Mereka adalah warga Ancol Timur, Bantaran Kali Teluk Gong, dan Pesing Poglar.

Jumlah ini bertambah pada tahun 2002. Penggusuran pada tahun ini setidaknya mengorbankan 1.198 keluarga dengan 4.792 jiwa. Mereka adalah warga Kampung Kapuk Poglar, Bantara Kali Angke, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Kelapa Gading Barat, Rawasari, Cilandak, serta perumahan mantan Guru Olahraga SMU Ragunan dan Mangga Dua.

Selanjutnya, sepanjang tahun ini, jumlah korban bertambah lebih banyak lagi. Penggusuran pertama pada 26 Agustus 2003 terjadi di kelurahan Jembatan Besi, Tambora terhadap 1.000 keluarga dengan setidaknya 6.000 jiwa. Menyusul kemudian penggusuran di Kampung Catering, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tercatat sebanyak 100 keluarga atau 500 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Belum usai sampai di situ, penggusuran kembali terjadi di empat kampung di lahan milik Perum Perumnas, yaitu Kampung Baru, Karang Anyar, Rawa Gabus, dan Pedongkelan. Keempat kampung itu berada di wilayah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat penggusuran itu, sebanyak 1.640 keluarga atau 6.000 jiwa lebih kehilangan tempat tinggal.

Cerita belum berakhir. Sedikitnya 500-an warga harus bentrok dengan 4.500 aparat kepolisian dan petugas tramtib DKI yang mengawal buldoser menggilas sedikitnya 190 rumah di Kampung Sawah Taman Anggrek.

Berikutnya, buldoser kembali meratakan pemukiman 650 kepala keluarga di kampung nelayan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Menyusul kemudian, 429 rumah di bantaran kali Cipinang rata dengan tanah.

Sepanjang tahun ini tak kurang dari 4.000 rumah rata dengan tanah atau sedikitnya 20.000 orang kehilangan tempat tinggal. Itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari empat bulan. Luar biasa.

***

Dua orang bocah mengikuti aksi dengan membawa sebuah poster. Puluhan anak-anak dan juga ibu-ibu korban penggusuran mengikuti aksi. KCM/Ahmad Zamroni

KITA sepakat bahwa persoalan yang menumpuk di balik peristiwa penggusuran sungguh rumit dan kompleks. Kita juga sepakat bahwa orang tidak boleh melakukan penyerobotan tanah dan mendiaminya dengan tidak sah. Yang kita tidak sepakat adalah bahwa negara melakukan pengusiran tanpa menyediakan suatu promosi alternatif kepada korban.

Pengusiran yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta menunjukkan seolah-olah kesalahan semata-mata hanya dilakukan oleh warganegara karena tinggal di lahan yang bukan miliknya. Mereka diusir begitu saja. Dalam sekejab mereka kehilangan segalanya dan dengan wajah bingung terpaksa keleleran di pinggir jalan.

Negara mengabaikan kelalaiannya sendiri menyangkut inkonsistensi kebijakan, kekacauan administrasi, dan praktik KKN yang dilakukan oleh para aparatusnya. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, Pemda DKI membiarkan begitu saja pencaplokan lahan-lahan kosong oleh warga.

Malah, berbagai fasilitas diberikan, seperti listrik, PAM, dan telepon. Di eks RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Jelambar, Jakarta Barat, sebuah pemukiman liar seluas 5,5 hektar, terdapat sebuah hidran dengan tulisan bantuan Pemerintah DKI. Tak heran kemudian jika warga merasa aman untuk tinggal di lahan-lahan yang seharusnya tidak boleh ditempati itu.

Dalam hal ini, negara tidak tegas dalam bersikap. Ketika negara mencoba menunjukkan sikap tegasnya, yang muncul adalah kesalahkaprahan. Ketidaktegasan negara dan praktek diskriminasi juga tampak ketika berhadapan dengan warganegara berduit. Banyak rumah mewah, hotel, vila, maupun bangunan lainnya yang berada di zona terlarang, kawasan hutan lindung, daerah resapan, bisa tetap berdiri melanggar undang-undang. Tengok saja kawasan Puncak, Bogor.

Sebuah ironi membayangkan segelintir orang dengan sangat mudahnya mendapatkan mandat hak hukum atas tanah yang berstatus tanah negara, sementara ribuan manusia yang sekedar mencicipi nikmatnya secuil tanah negara yang tersebar di perkotaan harus digelandang dengan pentung dan gas airmata. Tahun yang menyedihkan melihat warganegara tidak lebih berharga dari seekor anjing yang mendapat susu dari tuannya.

***

Seorang ibu tak kuasa menahan air mata saat melakukan orasi anti pengusuran. KCM/Ahmad Zamroni

SATU hal yang pantas kita catat sebagai refleksi dari tahun ini adalah selain gagasan abstrak nilai-nilai demokrasi, ada satu agenda yang sepertinya terabaikan dalam susunan agenda reformasi, yaitu mengenai hak tempat tinggal yang layak. Persoalan pertanahan tidak banyak mengemuka, padahal, bisa jadi ia merupakan gunung es yang lupa untuk ditilik.

Semangat pembaruan agraria sebenarnya sudah terbit dalam sidang tahunan MPR 2001 yang mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar hukum persoalan agraria, termasuk di dalamnya soal tanah, merupakan produk lawas jaman Soekarno. Undang-undang ini lahir pada 24 September 1960.

Seiring perkembangan jaman, undang-undang ini tidak banyak mengantisipasi persoalan yang muncul akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kapital industri yang menggerus lahan-lahan produktif maupun tanah-tanah adat. Untuk yang terakhir ini petani yang jadi korbannya. Itu sama saja. Lagi-lagi rakyat miskin yang menjadi korban.

Kembali ke soal penggusuran, kita belum bisa tidur nyenyak di tahun 2004 nanti. Penggusuran belum akan berhenti mengingat Pemda DKI memiliki rencana besar untuk membangun Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat guna mengatasi banjir tahunan di ibukota negara ini. Proyek Banjir Kanal Timur sepanjang 23 kilometer setidaknya harus membebaskan lahan seluas 300 hektar. Proyek penangkal banjir ini direncanakan akan berawal dari Kali Cipinang, dan bermuara di suatu tempat di wilayah Marunda, langsung ke Laut Jawa. Sudah terbayang berapa ribu warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali bakal tergusur.

Tidaklah soal mereka harus digusur, karena memang rencana pembangunan ditujukan bagi ketertiban dan kemaslahatan warga negara. Namun, jangan atas nama ketertiban dan kemaslahatan tersebut keadilan bagi hak-hak asasi warga bantaran kali yang telah beranak cucu di tempat itu diabaikan.

***

Warga Kali Adem memindahkan barang-barangnya ke perahu, sebagai antisipasi kalau penggusuran jadi dilakukan. KCM/Ahmad Zamroni

SEKADAR mengingatkan, Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (Ecosoc) telah mengeluarkan komentar umum (general comment) sebagai respon terhadap masifnya praktik pemindahan paksa, yaitu komentar umum nomor 4. Komentar tersebut berkembang menjadi salah satu dokumen indikator untuk menilai kinerja penghormatan hak ekonomi sosial dan budaya.

Disebutkan, kalaupun praktik penggusuran terpaksa harus dilakukan, maka diprasyaratkan adanya solusi alternatif yang layak bagi korban. Selain itu, tindakan penggusuran harus dilakukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kovenan yang mengatur hak ekonomi sosial dan budaya. Setiap orang yang dipindahkan secara paksa berhak atas penggantian kerugian yang memadai atas barang milik yang terkena akibat penggusuran tersebut.

Sering dilupakan bahwa hak asasi tidak dapat dibagikan dan bersifat saling tergantung sehingga pelanggaran hak asasi ini  mengakibatkan pelanggaran hak asasi lain yang menyertainya. Dalam kasus penggusuran, hak asasi lain yang juga terimbas adalah hak atas hidup yang layak dan hak atas pendidikan khususnya bagi anak-anak.

Negara ada bukan untuk orang berduit, tapi untuk masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pemerintah tidak bisa mengingkari bahwa kemiskinan adalah entitas nyata warganya. Data Bank Dunia menyebutkan, 16 persen atau 36 juta masyarakat Indonesia adalah orang miskin. Tidak bisa tidak rumusan kebijakan harus juga menempatkan mereka sebagai unsur pertimbangan utama. Kekumuhan mereka bukan sesuatu yang harus disingkirkan, tetapi dilindungi, dijaga, dan dikembangkan hak-haknya. (Heru Margianto)

Sumber:

http://www2.kompas.com/utama/news/0401/02/060445.htm

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: