Berapa harga SUARAMU?

_40746322_rupiah203ap
Pernahkah anda menjual suara anda? Barangkali jawabannya adalah tidak pernah, atau lebih tepatnya JANGAN PERNAH. Selain hal itu adalah sangat menghina martabat anda sebagai seorang warga negara Indonesia yang syah, kegiatan menjual suara adalah faktor terbesar yang dipercaya akan memperburuk sistem demokrasi dan memperparah kondisi sosial politik ekonomi bangsa kita.

Lalu apa yang dimaksud dengan kegiatan jual beli suara dalam PEMILU? Warga Indonesia manakah yang begitu tega menjual harga diri demi beberapa lembar rupiah yang esok harinya akan jadi tinja?

Ternyata yang dimaksud dengan kegiatan jual beli suara dalam PEMILU adalah kegiatan culas dan curang yang dilakukan oleh oknum-oknum Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat sendiri disinyalir tidak pernah (setidaknya belum ada penelitian yang dipublikasikan secara resmi) menjual langsung suaranya. Mungkin karena hal ini sangat sulit diukur dan dibuktikan. Bagaimanakah membuktikan seseorang yang berjanji mencoblos/contreng partai dan caleg tertentu setelah ia menerima 25 ribu rupiah? misalnya. Apakah ia akan memotret dengan HP kertas suara yang telah dicontrengnya sebagai bukti? Apakah Saksi dari Partai/Caleg tertentu diperbolehkan memeriksanya hingga ke bilik suara? Apakah ia adalah seseorang yang sangat memegang teguh janjinya, hingga ia dipastikan akan memenuhi janji contrengnya?

Belum banyak yang memahami bahwa kegiatan jual beli suara itu adalah BUKAN KEJAHATAN PRIBADI, melainkan KEJAHATAN KOLEKTIF yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak bertanggung jawab.

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Idris Laena kepada pers di Jakarta, Rabu (15/04) tidak mengelak adanya sinyalemen atau dugaan tentang jual-beli transaksi jual beli suara hasil pemungutan pada Pemilu 9 April 2009.

Peluang itu kemungkinan bisa terjadi di tingkat Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Karena itu , dia berharap KPU dan panwaslu bertindak tegas. peluang terjadinya jual-beli suara hasil Pemilu di tingkat PPS dan PPK itu rawan terjadi di daerah kepulauan, seperti Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

Dia mengungkapkan, isu jual-beli hasil pemilu itu berkembang di lapangan bahwa bagi caleg yang kalah bisa menyerahkan suara kepada caleg lain sehingga caleg yang membeli suara berpotensi menang. Namun diakuinya tidak mudah menemukan bukti jual-beli itu.

Idrus Laena yang juga Pengurus DPP Golkar mengingatkan agar persoalan DPT itu jangan sampai mengaburkan isu yang berkembang, yaitu jual-beli suara di lapangan.

“Itu perlu disikapi KPU dan Bawaslu yang memang berwewenang. Jangan dibiarkan, khususnya di daerah yang secara geografis rawan. Apalagi di PPK daerah-daerah jarang sekali ada pengawasan,” kata Idrus Laena yang juga caleg Golkar nomor urut 1 untuk DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Riau II.

Dugaan jual-beli hasil pemungutan diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie (Gus Choi) dan Wakil Sekjen DPP Golkar Rully Chairul Azwar.

Gus Choi mengemukakan, tersendatnya proses rekapitulasi suara di tingkat KPU daerah diduga karena alotnya transaksi jual-beli data hasil pemilihan di tingkat PPS dan PPK.

Rp15 juta-Rp20 juta

Untuk satu suara, angka transaksi yang sudah berkembang di tingkat PPS dan PPK sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta .

Gus Choi yang merupakan caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) X (Gresik dan Lamongan) menolak ikut terlibat transaksi jual-beli suara tetapi mengetahui maraknya fenomena tersebut.

Gus Choi mengemukakan, selain fenomena jual-beli data hasil pemilihan, juga terjadi pragmatisme di masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dia mengemukakan, dalam kampanye pemilu, tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya merupakan andalan bagi terwujudnya kualitas anggota DPR dan DPRD justru bersikap pragmatis.

“Tidak sedikit yang menyampaikan pertanyaan `kalau saya terpilih, mau kasih apa`. Hal itu juga terjadi di masyarakat,” katanya.

Pertanyaan dan permintaan seperti itu ditolak secara tegas.

“Saya tegaskan tidak akan menjanjikan apa-apa kecuali memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Mereka diam, tetapi saya tidak tahu apakah diamnya itu marah atau menerima penjelasan saya,” katanya.

Dia mengemukakan, jika harus mengeluarkan dana untuk menyuap masyarakat dan tokoh masyarakat, maka lebih baik tidak terpilih. Karena itu, dia hanya mengeluarkan biaya untuk kegiatan kampanye, seperti penyiapan panggung, sewa pengeras suara dan air minum.

Dia mengemukakan, saat ini partai-partai politik dan caleg yang suaranya diperkirakan tidak akan cukup untuk mengantarkan ke lembaga legislatif sedang berburu suara dengan cara membeli suara dari partai lain.

Menurut Gus Choi, di Jawa Timur dugaan manipulasi data hasil pemilihan juga terjadi sebagai pengaruh langsung dari transaksi jual-beli suara di tingkat PPS dan PPK. Untuk satu suara, angka transaksi yang sudah berkembang di tingkat PPS dan PPK sebesar Rp15 juta – hingga Rp20 juta .

Harus diusut

Dugaan manipulasi data hasil Pemilu 9 April 2009 di Provinsi Bengkulu harus diusut tuntas, namun hingga kini Panwaslu setempat secara optimal belum bersikap tegas dengan mengungkap dan melaporkan kasus kecurangan.

Demikian pernyataan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar kepada pers di Jakarta menanggapi temuan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengenai dugaan manipulasi dan kecurangan pemilu di Bengkulu.

Dia mengemukakan, dugaan kecurangan terjadi di banyak TPS. Banyak suara yang sah tetapi dinyatakan tidak sah.

“kami mendesak Panwaslu untuk bersikap tegas. Jangan biarkan terjadinya kecurangan,” katanya.

Dia mengakui, beberapa kasus kecurangan memang sudah dilaporkan, tetapi masih banyak yang belum dilaporkan.

“Padahal kecurangan terjadi secara merata, termasuk dugaan kuat terjadinya pengalihan hasil suara. dalam hal ini, Golkar paling dirugikan,” katanya.

Berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Bengkulu Partai Demokrat memperoleh 23,37%, Golkar (13,24%), PKS (7,71%), PAN (6,95%) dan PDIP (5,22%).

Sedangkan hasil “quick count” Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Bengkulu, Partai Demokrat memperoleh 17,02%,Golkar (13,46%), PKS (10,40%) dan PAN memperoleh (5,92%).

Dengan hasil penghitungan cepat itu, Golkar diperkirakan akan memperoleh satu kursi di DPR . Namun, kata Rully, ada upaya mengalihkan suara Golkar melalui manipulasi data dalam formulir C1 dan C2 agar partai tertentu memperoleh dua kursi DPR dengan menghilangkan jatah kursi DPR untuk Golkar.

“Kecurangan terjadi secara sistematis dan disengaja yang diduga kuat melibatkan aparat pemerintah daerah,” kata Rully yang juga caleg Golkar untuk Bengkulu. ***

Sumber-sumber:
http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/16/267/211270/oknum-petugas-ppk-mulai-gerilya-dagang-suara
http://www.kapanlagi.com/h/dugaan-jual-beli-suara-tak-dapat-didiamkan.html
http://indie.inilah.com/berita/politik/2009/04/02/95498/waspadai-jual-beli-suara-di-ppk/
http://indie.inilah.com/berita/pemilu-2009/2009/04/02/95478/waspadai-modus-baru-politik-uang/
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=224045
http://www.lintasberita.com/Politik/Jual_Beli_Suara_Musuh_Rakyat_dan_Pemilu

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: