Angin robohkan BALIHO CALEG Bermasalah

006

Apakah angin lebih tahu siapakah CALEG-CALEG yang tak seharusnya menjadi wakil warga Surabaya?
Ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf, yang menjadi terdakwa dalam kasus gratifikasi proyek “Busway” Surabaya, tegang saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (19/3).

“Saudara jangan terlihat tegang begitu. Biasa saja, tapi kesannya jangan santai,” kata Ketua Majelis Hakim, Ali Maki kepada terdakwa.

Ia mengingatkan Musyafak bahwa pemanggilannya ke PN Surabaya dalam kapasitasnya sebagai terdakwa, karena dianggap melakukan tindak pidana.

“Kalau biasanya saudara memimpin sidang di DPRD, sekarang saudara disidang. Jadi kami harap mengikuti peraturan yang berlaku di ruang sidang ini,” katanya.

Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk membacakan surat dakwaan dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp720 juta itu.

Dalam surat dakwaannya, JPU Edi Tajudin mengungkapkan, terdakwa menerima uang sebesar Rp720 juta itu dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp470 juta pada tanggal 4 Oktober 2007 dari Asisten II Sekretaris Kota (Sekkota)Surabaya, Mukhlas Udin.

“Uang itu diterima di ruang kerja terdakwa. Namun uang sebanyak itu tidak dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya,” katanya.

Kemudian tahap kedua sebesar Rp250 juta yang diterima terdakwa dari Sekkota Surabaya Soekamto Hadi, Asisten II Mukhlas Udin, dan Kabag Keuangan Pemkot Surabaya Purwito pada tanggal 28 November 2007.

Uang sebesar Rp250 juta itu, kemudian dibagikan kepada tiga pimpinan DPRD Kota Surabaya, masing-masing sebesar Rp10 juta; 17 orang panitia anggaran, masing-masing Rp7,5 juta; 11 orang panitia musyawarah, masing-masing Rp5 juta; dan 14 anggota biasa, masing-masing Rp2,5 juta.

“Sebelum menerima uang tersebut, terdakwa terlebih dulu menelepon langsung Wali Kota Surabaya untuk menagih pungutan pajak,” kata Edi.

Perbuatan tersebut melanggar peraturan pemerintah tentang kedudukan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan itu, DPRD hanya berhak menerima uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan panmus, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

“Di luar tunjangan itu, pimpinan dan DPRD tidak berhak menerima tunjangan lainnya,” kata Edi menambahkan.

Akibat perbuatan itu, Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, didakwa pidana melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diubah UU 20/2001.

Menurut JPU, pencairan dana sebesar Rp720 juta itu, agar DPRD segera mengesahkan RAPBD 2008 yang di dalamnya terdapat proyek “Busway” Surabaya dan pembangunan kompleks Surabaya “Sport Center”.
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/65557/125/101/Musyafak_Rouf_Tegang_Jalani_Sidang_Perdana

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: