WARTAWAN DIUSIR SAAT TAHU PDI RAPAT DI PEMKOT

PDIP Rungkut Rakor di Gedung Badan Arsip

PDIP Rungkut Rakor di Gedung Badan Arsip

Aktivitas partai politik (parpol) diam-diam sudah merambah ke kantor pemkot. Seperti yang terjadi kemarin (11/1), gedung kantor badan arsip dan perpustakaan daerah milik pemkot digunakan untuk rapat koordinasi pengurus anak cabang PDIP Rungkut.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu berlangsung rapi. Dari luar gedung, tidak terlihat ada persiapan khusus yang menandakan kegiatan partai. Di halaman gedung, hanya ada dua mobil dan sekitar sepuluh motor. Begitu pun kondisi lantai I. Tidak ada penunjuk arah atau atribut partai yang mengarah ke ruang tertentu tempat dilakukannya kegiatan. Namun, di lantai II, ada sebuah meja penerima tamu di mulut tangga. Di sana terdapat beberapa orang mengenakan kaus berwarna merah yang berlogo kepala banteng.

Di dalam ruang, baru aroma parpol terasa. Permukaan dinding bagian depan dipasangi spanduk berwarna merah yang bertulisan tema acara, yakni Rakor Ancab PAC PDIP Kec Rungkut.

Jawa Pos awalnya dibiarkan memasuki ruang. Tapi, setelah mengambil gambar, seseorang yang mengenakan kaus merah melarang dan memintanya untuk pergi, termasuk saat wartawan koran ini akan meminta konfirmasi. “Teko ngendi, Mas, iki tertutup (Dari mana, Mas, ini tertutup, Red),” katanya sambil mendorong badan wartawan koran ini sebagai tanda menyuruh pergi.

Kegiatan politik di kantor pemerintahan seperti itu tidak lazim. Sebab, gedung pemerintah seharusnya bebas dari atribut partai tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika gedung pemerintahan boleh dipakai untuk kegiatan partai. Apalagi, jumlah partai yang ada saat ini sangat banyak.

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Arini Pakystianingsih saat dikonfirmasi malah mengaku tidak tahu-menahu tentang kegiatan partai di kantornya. “Tidak ada, tidak ada, tuh,” kilahnya. Dia menyatakan tidak ada proposal yang berisi tentang penyelenggaraan kegiatan parpol di kantornya. Dia bahkan menegaskan bahwa kantor pemerintahan dilarang dipakai untuk kegiatan parpol. Bahkan, pemasangan atribut parpol di lingkungan kantor pemerintahan tidak diperbolehkan.

Menurut dia, kantor pemerintah boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat akademis, seperti diskusi ilmiah. Karena itu, siapa pun bisa menggunakannya, kecuali dipakai untuk kegiatan politik.

Saat diberi tahu bahwa Jawa Pos sempat menghadiri langsung acara tersebut, Arini langsung berkilah. “Tidak ada, kok,” ucapnya. Dia mengatakan selalu mengawasi setiap kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kantornya. Dengan demikian, ketika ditemukan, kegiatan yang melanggar ketentuan langsung dihentikan. (eko/oni) Sumber Jawa Pos.

Komentar & Pertanyaan yang santun pasti dimuat, iklan boleh tapi jangan berlebihan (SPAM)

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: